AKPERSI Gorontalo di RDP ke 2 Desak Evaluasi Total Rekomendasi BBM Bersubsidi dan Pengawasan Ketat SPBU di Kabupaten Boalemo

KilasAktual.com, Boalemo – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (Akpersi) Provinsi Gorontalo kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua bersama DPRD Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan di ruangan Komisi II pada Rabu 11 Maret 2026.

Pertemuan ini menindaklanjuti aduan masyarakat terkait karut-marut distribusi serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di wilayah Boalemo.

Dalam rapat tersebut, Akpersi menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi penerima rekomendasi BBM yang selama ini dinilai rawan manipulasi.

Divisi Pendidikan DPD Akpersi Provinsi Gorontalo, Roy Syawal, yang juga menjabat sebagai Ketua Sahabat Nelayan Boalemo dan Sekretaris DPC KTNA Boalemo, mengeluarkan pernyataan tegas. Ia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan UPTD untuk menghentikan sementara penerbitan rekomendasi guna dilakukan audit menyeluruh.

“Kami berharap dilakukan evaluasi kembali dan menghentikan semua penerbitan rekomendasi saat ini. Harus diperbaharui dengan syarat yang ketat. Contohnya, pemohon dari sektor pertanian wajib memiliki koperasi tani dan alat pertanian yang dibuktikan dengan Kartu Tani. Begitu juga nelayan, harus dibuktikan dengan kartu KUSUKA,” ujar Roy Syawal.

Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan pelayanan tepat sasaran dan memudahkan pendataan oleh dinas terkait maupun pihak SPBU.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Akpersi Provinsi Gorontalo, Imran Uno, menekankan pentingnya transparansi di tingkat penyalur (SPBU). Ia memperingatkan pihak Pertamina agar menjalankan operasional sesuai Standard Operating Procedure (SOP) dan koridor hukum yang berlaku.

Imran mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait adanya dugaan praktik ilegal di lapangan.

“Jangan sampai terkesan ada penimbunan lagi, seperti yang diduga terjadi di SPBU Mananggu. Masalah ini sudah kami bawa ke RDP dan pihak APH, bahkan sudah saya laporkan secara lisan kepada Bapak Kapolres,” tegas Imran Uno.

Imran juga menambahkan bahwa jika setelah RDP ini masih ditemukan adanya “permainan” atau dugaan kongkalikong antara oknum Pertamina dan pihak tertentu dalam distribusi BBM, Akpersi tidak akan tinggal diam.

“Jika masih ada temuan lagi, kami akan meneruskan laporan ini secara tertulis kepada BPH Migas pusat melalui Ketum DPP Akpersi untuk ditindaklanjuti secara nasional,” pungkasnya. KA_DEBER27