Indomaret dan Alfamart Dinilai Mencekik UMKM Pohuwato, DPRD Diminta Segera Gelar RDP atau Hadapi Gelombang Aksi

Kilas Aktual.com, Pohuwato – Kehadiran jaringan ritel modern Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Pohuwato dinilai membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Bukan hanya membuat UMKM dan pelaku usaha kecil menjerit, kebijakan operasional ritel modern tersebut juga dirasakan merugikan masyarakat hingga karyawannya sendiri.

Hal ini disampaikan oleh Yanto Samang, perwakilan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan RI, yang menilai keberadaan ritel modern telah mematikan ruang hidup UMKM lokal dan menggerus pasar tradisional.

“Bukan cuma UMKM yang dibuat menjerit, masyarakat juga dirugikan. Hal-hal kecil saja sudah terasa, seperti tas kresek kecil yang dijual Rp300 per kantong. Padahal di pasar tradisional, kita beli rempah atau kebutuhan kecil, tas diberikan gratis,” tegas Yanto.

Menurutnya, praktik tersebut mencerminkan ketimpangan sistem perdagangan yang tidak berpihak pada ekonomi rakyat kecil. Di sisi lain, pasar tradisional justru menjadi benteng terakhir yang masih memegang nilai gotong royong dan kemanusiaan.

Tak hanya itu, Yanto juga menyoroti kondisi karyawan ritel modern yang dinilai mengalami kerugian dan dugaan pengabaian hak-hak pekerja.

“Banyak karyawan yang mengeluh. Hak-hak mereka seolah dikebiri. Ini tidak bisa dibiarkan, karena menyangkut keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Pohuwato dan dinas terkait untuk segera mengundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami meminta DPRD secepatnya menggelar RDP bersama organisasi UMKM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM, bahkan karyawan ritel itu sendiri agar semuanya didengar secara terbuka dan adil,” kata Yanto.

Ia juga menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka aksi demonstrasi besar-besaran tidak dapat dihindari.

“Jika DPRD lambat atau terkesan menutup mata, kami bersama masyarakat, terutama UMKM, siap turun ke jalan melakukan aksi protes,” tandasnya.

Persoalan ini dinilai bukan sekadar soal bisnis, melainkan menyangkut keadilan ekonomi, keberlangsungan UMKM lokal, serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap rakyatnya sendiri. KA_DEBER27